Ketua dan Anggota DPR Bertengkar di Twitter

Jumat malam, 14 Oktober 2011, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie dan Meutya Hafid, bertengkar melalui twit-twit di Twitter. Pertengkaran ini dipicu twit Meutya Hafid yang sedang berada di Bern, Swiss, untuk mengikuti sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Perserikatan Parlemen Internasional.

Meutya yang menggunakan akun @meutya_hafid itu menyatakan Marzuki Alie 'memalukan' karena mendukung Maroko untuk menjadi Presiden padahal "Sampai hari ini Indonesia miliki kans kuat, surat pernyataan dan sikap berbagai negara untuk dukung Indonesia signifikan, sudah kami terima." Dan Meutya yang berasal dari Partai Golkar ini menyatakan, alih-alih mendukung Indonesia, Ketua DPR yang tidak ikut rombongan malah melayangkan surat mendukung pencalonan Maroko.

Twit Meutya itu kemudian di-retweet seorang followernya dengan ditambahi mentioned ke akun Marzuki Alie, @MA_DPR. Marzuki yang tak aktif menggunakan Twitter sejak hari Senin itu langsung menyanggah Meutya.

"@meutya_hafid agar menghormati keputusan Lembaga, ini bukan Marzuki Alie. Saya tanda tangan atas nama lembaga," kata Marzuki. Malam itu, Marzuki menjelaskan dalam sejumlah twit berikutnya mengapa DPR sebagai lembaga tidak maju mencalonkan diri.

Hari ini, Marzuki Alie yang dijumpai di peluncuran sebuah buku di Jakarta, menerangkan kembali soal kebijakan DPR itu. "Lembaga memutuskan bahwa kita tidak mencalonkan diri," kata Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Dan DPR memberikan hak itu kepada Maroko.

DPR melakukan itu, kata Marzuki, karena sudah menjabat Presiden Parlemen Negara-negara Islam. "Waktu saya di Uganda, saya maju sebagai Presiden parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam. Kita pun didukung oleh parlemen-parlemen negara Arab. Jadi kita di dalam diplomasi internasional harus selalu saling dukung dan rasanya kita sudah cukuplah. Saat ini saya memegang dua Presiden, Presiden Parlemen Negara Islam dan Presiden Parlemen ASEAN. Jadi itu saja sudah menghabiskan tenaga kita."

Sementara jika yang maju menjadi Presiden Parlemen Dunia itu bukan Ketua DPR, menurut Marzuki, tidak lazim. Menurutnya, tidak ada preseden seorang pribadi mengajukan diri menjadi Presiden Parlemen Dunia.

"Lalu ada pribadi yang mencalonkan diri, ini kan menurut saya etikanya, Pak Hidayat Nurwahid sebagai Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen sudah mengingatkan yang bersangkutan dan semua anggota delegasi sudah diberikan informasi bahwa sikap Indonesia mendukung Maroko," kata Marzuki.

"Bahayanya, kalau anggota, semua anggota mau maju sendiri-sendiri, kan untuk perjalanan keluar negeri butuh persetujuan pimpinan Dewan. Bagaimana dia setiap berangkat kalau pimpinan tidak menyetujui bagaimana?" kata Marzuki.

Untunglah, malam itu Duta Besar Indonesia untuk Maroko menelepon Marzuki Alie menanyakan kebijakan DPR itu. Marzuki kemudian menjelaskan soal pilihan tidak maju di pemilihan. Kemudian Marzuki Alie juga menghubungi Hidayat Nurwahid, memintanya memberi penjelasan pada delegasi Indonesia yang ke Swiss.

Jadi, apakah pribadi yang mencalonkan diri secara pribadi itu akan dikenakan sanksi? "Kita lihatlah nanti. Itu tugas pimpinan," kata Marzuki.